Skripsi Terbaru

stop-plagiarism

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 undang undang dasar Negara republic Indonesia, cirri dari Negara hokum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi. Dalam system demokrasi ,kedaulatan...
stop-plagiarism

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pembuktian...
stop-plagiarism

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENGURUSAN HUTAN LINDUNG SECARA BERKELANJUTAN

Sumber daya alam menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang berbasis ekonominya tergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam yang...
stop-plagiarism

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974...

Pada masa sekarang melaksanakan pembangunan ini negara disegala Indonesia bidang, salah sedang satunya giat-giatnya termasuk dibidang Hukum. Pembangunan di bidang Hukum di arahkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat tercipta...
stop-plagiarism

PELAKSANAAN PASAL 20 AYAT 2 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS SEBAGAI BENTUK...

Penelitian ini berangkat dari analisis atas prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan kebebasan hak beragama sebagaimana Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam norma ini terkandung prinsip...
stop-plagiarism

KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila suatu saat dalam perkawinan itu...
stop-plagiarism

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN...

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan...
stop-plagiarism

PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK RESTORAN SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN...

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu wujud pembangunan nasional dapat melalui pembangunan ekonomi yang berasal dari sektor pajak. Dalam mendukung upaya pembangunan nasional dapat dilakukan suatu penyelenggaraan pemerintahan...
stop-plagiarism

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-Ld tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan bengkak pada kelopak mata kanan bagian bawah, ukuran 3cm x 2,5cm.Dalam...
stop-plagiarism

DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Surat dakwaan dibuat dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik...
stop-plagiarism

KAJIAN YURIDIS TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA

Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman modal, diharapkan dapat memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya, salah satu upaya yang hendak dicapai dalam...
stop-plagiarism

ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Tindak pidana yang terjadi pada...
stop-plagiarism

ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM SISTEM BAGI HASIL BERDASA

Pembiayaan dengan akad mudharabah penyedia dana atau bank (shahibul maal) dengan menginvestasikan dananya kepada nasabah yang mempunyai kegiatan usahanya, dana tersebut dikelola untuk mengembangkan usaha nasabah, keuntungan di bagi dua yaitu...
stop-plagiarism

TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai sebagaimana ditentukan pada Pasal 1153 KUHPerdata. Kontruksi hukum tentang gadai saham pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor...
stop-plagiarism

KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA SEBAGAI BAGIAN DARI PENDAPATAN ASLI DESA

Desa berasal dari bahsa Sansekerta dhesi yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identic dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Ada beberapa istilah desa misalnya ampong Aceh), ( kampong (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi...