stop-plagiarism

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 undang undang dasar Negara republic Indonesia, cirri dari Negara hokum adalah system pemerintahan berasaskan demokrasi. Dalam system demokrasi ,kedaulatan tertinggi dalam Negara adalah kedaulatan rakyat ,kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat yang berdasarkan pada ketuhan yang maha esa,kemanusiaan yang adil dan beradap,persatuan Indonesia,kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang pada pancasila.warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hokum dan pemerintahan( pasal 27 ayat 1) uud 1945. Oeh sebab itu tidak boleh ada suatu diskriminasi karena hak-hak warga Negara sudah diatur dalam konstitusi . penulis tertarik untuk mengkaji putusan mahkamah konstitusi nomor : 5 /puu-v/2007 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk pencalonan kepala daerah secara independen karena undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui pertai politik yang dirasa sudah melanggar hak konstitusional sebagai warga Negara. Pada hakikatnya tidak boleh ada satupun peraturan yang melanggar hak dari warga negaranya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah independen menurut undang-undang republic Indonesia nomor 1 tahubn 2016 tentang pemilihan gubernur,buoati,dan walikota. 2. Apakah dasar pertimbangan hakim mahkamah konstitusi mengabulkan adanya calon independen dalam pemilihan kepala daerah (berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 5/PUU-V/2007. Kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah pertama yaitu 1.Mekanisme pencalonan kepala daerah perseorangan (Independen) telah diatur xiididalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah dan dijelaskan secara rinci dan lebih jelas lagi didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota.Calon kepala daerah perseorangan ini harus mendapat dukungan terlebih dahulu dari sejumlah orang,dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian proses pendaftaran  ebagai calon kepala daerah dilakukan ke Komisi Pemilihan Umum di Provinsi ,Kabupaten/Kota. Pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS , salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.Kemudian KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan Calon. Kemudian pasangan calon perseorangan memasuki tahap kampanye selama waktu yang telah ditentukan oleh KPU sampai dengan masa tenang dan pada tahapan terakhir adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme ini tidak terlepas dari dukungan dan tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh warga Negara Indonesia dan diharapkan agar demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang pesat walaupun ada calon perseorangan disamping adanya calon yang diusung dari partai politik.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang emerintahan Daerah merupakan putusan yang fenomenal. Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memang senyatanya pencalonan Kepala Daerah secara perseorangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bahwa perkembangan pengaturan Pilkada yang dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada dan juga Mahkamah berpendapat bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara xiiiyangdijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Ini Melahirkan Pesta Demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia karena banyaknya calon-calon perseorangan yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah di daerahnya. Saran yang penulis ajukan yaitu Ketentuan pencalonan kepala daerah sudah disahkan oleh mk dalam putusannya yaitu putusan mk nomor 5/puu-v/2007 , dan uu nomor 32 tahun 2004 mengalami perubahan kedua yaitu dengan adanya uu nomor 12 tahun 2008.dan saat ini uu tentang pemerintahan daerah telah mencantumkan bahwa calon kepala daerah independen diperbolehkan mengikuti pencalonan pilkada yang tercantum dalam uu nomor 1 tahun 2016. 1.Perlu adanya Regulasi atau Perbaikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota karena persyaratan dan mekanisme pemilihan kepala daerah dianggap menghambat dan memberatkan dari calon perseorangan.2.Untuk mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah maka pemerintah harus melakukan amandemen terbatas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, dengan menambah pasal persyaratan dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here