stop-plagiarism

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa paradigma baru dalam tatanan seluruh aktivitas kehidupan baik pemerintah, dunia usaha, pendidikan dan masyarakat lainnya. Hal ini  merupakan konsekuensi perkembangan budaya masyarakat modern, yang pada akhirnya harus diakui bahwa teknologi telah merubah tata kehidupan manusia khususnya teknologi informasi yang banyak menjanjikan kemudahan dan fasilitas (Suryani, 2009). Melalui media ini, berbagai macam informasi yang dibutuhkan hampir semua bisa didapat. Dunia internet atau yang sering dikenal dengan istilah cyberspace yang tidak mengenal batas waktu dan wilayah. Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam hal tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi yaitu dengan menerapkan sistem electronic government (e-government) atau pemerinatahan berbasis elektronik. Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (good government). Pemerintahan tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan (Instruksi Presiden No
6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003). Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ditegaskan bahwa
pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Semakin besarnya tuntunan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik juga akan memperbesar kebutuhan atas transparansi informasi keuangan sektor publik (Nordiawan, 2006). Adapun Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan bahwa informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat diperhitungkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 Pasal 12 menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat ikut berperan aktif melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Begitupun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan, informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Secara keselurahan, e-government menunjukkan bahwa akuntabilitas antara pemerintah daerah dan warga negara dapat ditingkatkan tidak hanya melalui
penggunaan yang lebih baik dari laporan tahunan, tetapi juga dengan meningkatkan keterlibatan publik dalam pelayanan publik dan melibatkan publik secara real-time melalui interaksi dengan pemerintahan dan proses demokrasi. Bukti empiris diperlukan untuk menggambarkan perkembangan peran pemerintah dalam akuntabilitas dan mengurangi korupsi (Do, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktif atau tidaknya e-government, memeriksa tersedianya Internet Financial Local Government dan menganalisis perbedaan kualitas e-government menurut indeks aksesibilitas pada website resmi pemerintah daerah di Jawa Timur. Penelitian ini dihipotesiskan adanya perbedaan kualitas pengungkapan laporan keuangan antara pemerintah kabupaten dan kota dikarenakan pemerintah kota lebih disorot dibandingkan kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana  perbedaan kualitas laporan keuangan daerah di Jawa Timur yang diunggah melalui website resmi masing-masing daerah menggunakan indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh Cheng et al.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here